DBS : Tahun Ini Pemerintah Lebih Siap Mengeksekusi Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur dengan harapan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa inisiatif yang ditempuh untuk mempercepat eksekusi proyek infrastruktur adalah pelelangan awal proyek dan penerbitan obligasi yang dilakukan di akhir tahun lalu.

DBS Group Research mengobservasi tren di mana kontraktor BUMN memperluas peran mereka dengan cara turut berinvestasi pada aset-aset infrastruktur maupun menginisiasi proyek infrastruktur baru.

Chong Tjen-San dan Tiesha Putri, Tim DBS Vickers Research, dalam risetnya bertajuk “Indonesia Industry Focus: Indonesia Construction” mengatakan, “Kami memprediksi bahwa kontraktor BUMN akan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan pendapatannya.”

“Pemerintah dinilai lebih siap dalam mengeksekusi sejumlah proyek infrastruktur pada tahun 2016 ini,” tambah Tiesha.

Seiring dengan percepatan eksekusi proyek infrastruktur di tahun 2016 ini, DBS melihat terdapatnya peluang pada sektor ini untuk tumbuh didukung oleh ekspansi valuasi maupun pertumbuhan laba.

Di tahun ini, keempat kontraktor BUMN yang terdaftar di BEI menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 149 triliun, 52 persen lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015 lalu sebesar Rp 98 triliun.

Sebagian besar kontrak ditargetkan datang dari proyek infrastruktur pemerintah, BUMN, serta kerja sama antara BUMN dan pihak swasta, di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, jalan tol Trans Sumatra dan proyek transmisi PLN.