Pemerintah, BI, dan OJK Sepakat Lakukan Pendalaman Pasar Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meneken nota kesepahaman koordinasi.

Ketiganya sepakat melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memadai, pendalaman pasar keuangan, dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait.

"Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif," kata Muliaman di Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Terkait dengan hal tersebut, imbuh dia, pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan.

"Hal ini bisa dicapai melalui mekanisme pasar keuangan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku usaha," ujar Muliaman.

Oleh karena itu, kesepahaman dan koordinasi yang erat antara lembaga sangatlah diperlukan dalam upaya percepatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di Indonesia.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan, BI, dan OJK.

Selain itu, kerja sama perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan, dan pertukaran data dan informasi.

FK-PPPK dikoordinasikan salah satu anggota secara bergantian dengan periode kerja selama satu tahun.  Untuk kali pertama, Kementerian Keuangan akan mengoordinasi FK-PPPK, dan dilanjutkan oleh BI, dan OJK.

"Diharapkan FK-PPPK dapat bersinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia," ungkap Muliaman.