BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tak kehabisan akal untuk mengendalikan persoalan lingkungan dan lahan di wilayah administrasinya. Anas menggunakan instrumen perbankan, untuk mengendalikan bangunan-bangunan liar dan atau tidak sesuai dengan tata ruang yang merusak lingkungan.
Anas menyampaikan, jika dilihat kegiatan penertiban bangunan yang dilakukan oleh Satpol PP, kesan yang muncul hanyalah kekerasan. Padahal, kata dia, sebetulnya banyak pengusaha yang melanggar izin bangunan. "Maka yang kami kerjakan, bersama perbankan ini saya minta, pengusaha yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jangan diberi kredit," kata dia di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (9/4/2016).
Lebih lanjut Anas bilang, kalau kedapatan adapengusaha yang tidak ber-IMB mendapatkan kredit usaha, dipastikan yang akan diprotes adalah pihak perbankannya. Untungnya, imbuh dia, pengusaha lebih 'menurut' kepada pihak perbankan, daripada Satpol PP. "Satpol PP beri imbauan, enggak mempan. Tapi kalau bank tidak berikan kredit, itu lebih mempan. Maka dari itu, pengendalian lingkungan dan lahan kita lakukan lewat perbankan," ucap Anas.
Dia menyebutkan saat ini outstanding kredit mikro di Banyuwangi mencapai Rp 8,93 triliun. Angka ini tumbuh luar biasa dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp 3,9 triliun. "Outstanding kredit Banyuwangi rata-rata tumbuh 34 persen per tahun, di atas rata-rata Pertumbuhan provinsi dan nasional. Sedangkan non performing loan (NPL) hanya 2,1 persen," pungkas Anas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.