JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal pandai menghemat anggaran. Berkat hal itu, triliunan rupiah uang negara bisa diselamatkan dari ketidakefisienan.
Nah, dalam segmen acara Talkshow Satu Meja bersama Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Rabu (13/4/2016), Menteri Susi "blak-blakan" mengenai cara dia melakukan efisiensi anggaran tanpa mengganggu program utamanya.
Cara ini dia lakukan selama 17 bulan menjabat "nahkoda kapal" di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut dia, salah satu cara untuk memangkas inefisiensi anggaran adalah dengan cara memangkas kata-kata bersayap di dalamnya seperti kata "pemberdayaan", "penguatan", "sinkronisasi", dan sebagainya.
"Misal membuang kata pemberdayaan menjadi lebih konkrit dan fokus. Tinggal buang kata itu, ganti dengan, mau beli kapal. Nah, ukurannya apa, harga gimana, jadi lebih jelas," kata dia.
Susi mengaku, banyak belajar menyusun anggaran dengan rekan-rekannya di KKP. Ia banyak belajar ketika anggaran yang disusun banyak terbuang percuma tanpa tahu ke mana arahnya.
"Misal satu kegiatan, namanya "Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Pusat Tahanan", itu tiap kata ternyata ada biayanya sendiri-sendiri. Padahal, intinya hanya mau membangun sel untuk tahanan kan?"
Dengan cara lebih konkrit dan fokus tersebut, Susi dengan gampang menata kinerja dan mengontrol para direktur jenderal dibawahnya. Sebab para dirjen tidak menjadi "overlapping" tugas namun sudah mengerti bagiannya masing-masing.
"Resistensi ada. Tapi dengan memagari bahsa bersayap itu pada 20 persen operasional dan 8- persen stakeholder, saat ini 15 persen efisiensi is good enough daripada dulu, bisa sampai 50 persen," lanjut dia.
Berdasarkan catatan Kompas.com akhir Desember tahun lalu, KKP mengembalikan Rp 1,5 triliun ke kas negara, atau 15 persen dari pagu APBN Perubahan sebesar Rp 10,5 triliun.
Sementara pada rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Rabu (13/4/2016), Menteri Susi kembali mengajukan pemotongan anggaran kementeriannya sebesar Rp 2,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2016.
Menurut Susi, dengan efisiensi dari pembelanjaan non-operasional, maka total pagu KKP tahun 2016 yang akan dipergunakan hanya Rp 10,87 triliun untuk R-APBNP 2016.
Sebagai informasi, APBN 2016 mengalokasikan pagu KKP sebesar Rp 13,8 triliun. Anggaran yang diterima KKP tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam APBN 2014 lalu, pagu KKP hanya Rp 6,5 persen.
"APBN 2016 KKP difokuskan untuk kegiatan lebih produktif lagi. Kepentingan stakeholders dialokasikan (hampir) 80 persen dari anggaran total KKP. Porsi belanja di luar kepentingan stakeholders hanya 28,7 persen," pungkas Susi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
