Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha APINDO Antusias Kebijakan Tax Amnesty Dijalankan

Kompas.com - 19/04/2016, 17:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sangat tepat waktu apabila dilaksanakan tahun ini.

Menurut dia, sudah sekian lama ada banyak sekali pengusaha yang belum bayar pajak sama sekali, atau ada yang orang sudah membayar pajak tapi belum penuh.

"Dalam jangka sekian panjang itu mereka menyimpan harta bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri," kata Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Oleh sebab itu, kata dia, APINDO melihat ada kesempatan untuk menjalankan pengampunan pajak. Apalagi beberapa waktu lalu sudah bocor data-data finansial Panama Papers. Selain itu, tahun 2018 juga sudah memasuki Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Ini harusnya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mau melaporkan," imbuh Suryadi.

Lebih lanjut dia bilang, APINDO telah membuat survei kepada 10.000 pengusaha yang hasilnya menunjukkan antusiasme dalam implementasi tax amnesty.

Suryadi mengatakan, mereka antusias sebab melihat di Indonesia ada kesempatan bisnis yang luar biasa.

"Namun mereka tidak bisa memanfaatkan uang mereka yang ada di luar maupun dalam negeri karena belum dilaporkan ke SPT. Jadi mereka menunggu. Kalau sudah jalan, mereka start roda ekonomi," jelas Suryadi.

Atas dasar itu, dia bilang memang jangka pendek diproyeksikan pendapatan yang masuk ke negara antara Rp 50 triliun- Rp 60 triliun atau maksimal Rp 100 triliun.

Akan tetapi jangka panjang, modal yang direpatriasi sekitar Rp 1.000 triliun akan bergerak menjadi sales sebesar Rp 3.000 triliun.

Setelah dua-tiga tahun kemudian, PPN diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun per tahun. Ini pun, kata dia baru menyangkut uang.

"Tenaga kerja, saat ini masih sedikit yang terserap. Kalau tax amnesty ini berjalan, repatriasi masuk, ini akan mengurangi pengangguran. Itu yang kami harapkan sekali," pungkas Suryadi.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com