Telkom dan Biro Klasifikasi Sinergi BUMN Kembangkan Sektor Maritim dan Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) memperluas komitmennya dalam pengembangan sektor maritim dan logistik dengan membangun solusi "Enterprise Resource Plan" atau perencanaan sumber daya perusahaan pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

"Kerja sama Telkom dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ini membuktikan bahwa sinergi antar perusahaan milik negara semakin kuat di segala bidang," kata Direktur Enterprises & Busines Service Telkom Muhammad Awaluddin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, (20/4/2016).

Telkom dan BKI menjalin kerja sama pengembangan sistem teknologi meliputi pembangunan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan managed service ERP selama 5 tahun, serta kontrak pekerjaan Optimasi data center teknologi & Redisain LAN/WAN selama tiga tahun.

BKI merupakan BUMN yang bergerak dibidang usaha klasifikasi kapal dan usaha konsultasi & surpervisi secara menyeluruh mulai dari mengeluarkan sertifikasi kapal, instalasi mesin dan listrik, memeriksa dan meneliti gambar-gambar konstruksi kapal, survei bangunan, hingga pengujian dan laboratorium.

"Telkom siap mendukung pencapaian visi dan misi BKI melalui pemanfaatan ICT yang menjadi kompetensi utama Telkom selaku BUMN yang memiliki portofolio solusi ICT terlengkap di Indonesia dengan resources yang terbesar," tegas Awaluddin.

Ia menambahkan Telkom diberi amanat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno membantu BUMN dalam pengembangan dan pemanfaatan ICT agar perusahaan "plat merah" dapat memperbesar bisnisnya melalui 3 tahapan yaitu "business efficiency", "business continuity" dan "business sustainability".

"Kami berharap, sinergi BUMN Telkom-BKI ini menjadi referensi bagi BUMN lainnya agar tercipta pertumbuhan dan daya saing perusahaan sehingga BUMN Indonesia dapat menjadi "Bigger", "Broader", Better," kata Awaluddin.

Sementara itu Direktur Utama BKI Rudiyanto mengungkapkan, untuk mewujudkan pertumbuhan dan berdaya saing tinggi BKI telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

BKI dituntut menerapkan tata kelola yang baik dengan melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntanbilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

"Untuk itu diperlukan penerapan ICT dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya ERP," kata Rudiyanto.