Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Dorong Budidaya Perikanan yang Mandiri dan Lestari

Kompas.com - 22/04/2016, 12:42 WIB
EDINBURG, KOMPAS.com - Selain memperkuat industri perikanan tangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga gencar mendorong pertumbuhan perikanan budidaya.
 
"Salah satu fokus Ibu Menteri adalah mengembangkan perikanan budidaya yang mandiri. Artinya, kita ingin semua kebutuhan untuk budidaya bisa dipasok dari dalam negeri," kata Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto Kamis (21/4/2016) di Edinburg, Skotlandia seperti dilaporkan wartawan Kompas.com M Fajar Marta.
 
Menurut Slamet, selama ini industri budidaya perikanan belum mandiri.
 
Pasalnya, sebagian besar kebutuhan bahan baku pakan ikan, seperti tepung ikan masih diimpor.
 
"Dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing, pasokan ikan dari nelayan meningkat. Ini membuat bakan baku ikan untuk pakan ikan budidaya juga meningkat," katanya.
 
Ketersediaan bahan baku tersebut akan mendorong masyarakat dan perusahaan berinvestasi memproduksi pakan ikan.
 
Karena bahan bakunya murah, harga pakan akan turun sehingga meringankan beban pembudidaya ikan.
 
"Dengan harga pakan yang murah, pembudidaya ikan akan bergairah untuk berbudidaya sehingga produksi ikan akan meningkat. Sebab, porsi biaya pakan mencapai 70 persen biaya produksi," ujar Slamet.
 
Selama ini, margin keuntungan pembudidaya ikan  hanya sekitar 10 persen. Jika harga pakan dapat ditekan, maka keuntungan petani akan meningkat.
 
"Ujungnya, kita mengharapkan kesejahteraan pembudidaya ikan naik," katanya.
diharapkan margin keuntungan 
 
Lestari
Slamet menambahkan selain mandiri, perikanan budidaya juga diarahkan agar tidak merusak lingkungan dan berkesinambungan.
 
Contohnya, KKP bersama pemerintah daerah akan mengatur zonasi dan jumlah jaring apung dan karamba yang boleh dipasang di suatu waduk.
 
"Sekarang, sebagian besar waduk kita kelebihan kapasitas karena terlalu banyak dipasangi jaring apung. Ini nanti kita mau atur," kata Slamet.
 
Pengaturan ini dilakukan untuk kepentingan pembudidaya sendiri. Jika jumlah jaring apung tidak terkendali maka akan semakin banyak sisa pakan ikan dan feces yang akan akan mencemari perairan waduk.
 
Dampaknya, ikan yang ditanam di jaring apung bisa mati akibat kualitas air yang buruk.
 
Sebaliknya, dengan pengaturan zonasi dan jaring apung, daya dukung lingkungan waduk bisa mengimbangi sehingga kualitas air akan terus terjaga.
 
Berdasarkan data KKP, jumlah produksi perikanan budidaya pada akhir 2015 mencapai 17 juta ton, meningkat 23 persen dibandingkan tahun 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com