Rizal Ramli Bakal Hajar Para Pemilik Modal yang Ciptakan "Enklave-Enklave"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli akan menghajar para pemilik modal yang mengembangkan industri yang bersifat "enklave". Sebab, pengembangan industri dengan konsep tersebut menimbulkan ketimpangan sosial.

"Dasarnya kami adalah membangun untuk rakyat bukan untuk pemilik modal. Itu akan dihajar (oleh Pak Menko Rizal Ramli). Hajar total. Kami hajar enggak mau tanggung-tanggung," ujar Tenaga Ahli Menko Maritim Bidang Regional Planing Bambang Susanto di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Pengembangan industri yang bersifat "enklave" memiliki daerah pemukiman khusus dengan segala macam fasilitas yang memadai misalnya supermarket hingga bioskop. Daerah tersebut biasanya dibatasi oleh pagar kawat berduri sehingga masyarakat umum tidak bisa masuk.

Presiden Joko Widodo, kata Bambang, begitu memperhatikan persoalan enklave yang banyak dikembangan oleh para pemilik modal.

Bahkan ucap dia, Presiden punya pengalaman tinggal di daerah yang tidak jauh dari daerah enklave di Aceh.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat bekarja di PT Kertas Kraft Aceh yang berada di Lhokseumawe sejak 1985 silam. Di daerah yang sama pula terdapat industri migas yakni Arun Natural Gas Liquefaction (NGL).

"Bapak Presiden minta itu (enklave) harus hati-hati tidak boleh terjadi dan itulah yang menjadi program besar dari Pak Menko. Pak Menko bilang pembangunan masela tidak boleh ada enklave-enklave dalam bentuk apapun," kata Bambang.

Tidak hanya di Mesela, Bambang memastikan pengembangan industri sumberdaya alam lainnya juga akan diawasi sehingga tidak ada lagi enklave-enklave yang menyebabkan kesenjangan.

"Tidak boleh terjadi (enklave). Polanya bagaimana itu yang batas-batas yang pakai kawat tajam-tajam itu enggak boleh, total enggak bisa. Ini yang akan kami awasi," ucap Bambang.