Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Tidak Ingin Ada Diskriminasi Bunga Kredit ke Petani

Kompas.com - 23/05/2016, 14:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau lagi melihat ada diskriminasi yang dilakukan oleh perbankan kepada para petani. Diskriminasi yang dimaksud Kalla yakni pemberian bunga kredit yang tinggi kepada petani.

"Beberapa tahun yang lalu kredit kecil lebih tinggi bunganya dari pada kredit yang besar, itu namanya diskriminasi kepada para petani kecil," ujar Kalla di acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Senin (23/5/2016).

Seperti diketahui, perbankan gemar memberikan bunga tinggi untuk kredit usaha kecil. Sebelum kebijakan pemerintah soal kredit usaha rakyat (KUR) belum lama ini, bunga kredit mencapai double digit atau di atas 10 persen.

Di sisi lain, bank justru kerap memberikan bunga simpanan yang rendah kepada deposan yang memiliki dana besar. Hal tersebut dilakukan agar para deposan mau menyimpan dananya di bank tersebut.

Wapres pun meminta bank-bank untuk memberikan keadilan kepada rakyat kecil, terutama para patani.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga awal Mei 2016 sudah menembus Rp 39,12 triliun, atau sekitar 40 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp 120 triliun.

KUR sebesar itu disalurkan kepada sekitar 1,64 juta debitor. Pencapaian tersebut didorong oleh pelonggaran aturan penyaluran. Kelonggaran yang dimaksud meliputi suku bunga KUR yang diturunkan dari 12 persen menjadi 9 persen dan penghapusan agunan.

Kompas TV Perbankan Mulai Turunkan Bunga Kreditnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com