JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung segera mempersiapkan dan membentuk task force atau gugus tugas untuk memantau implementasi paket kebijakan ekonomi jilid I-XII yang sudah diluncurkan.
Gugus Tugas ini dinamakan sebagai Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi atau I hingga XII, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5/2016) sore.
“Tim Pemantauan Paket Deregulasi, akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Presiden,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menurut Pramono, Presiden memutuskan memimpin langsung gugus tugas ini agar paket deregulasi dari I-XII bisa berjalan efektif sampai ke daerah.
Presiden, kata Pramono, sudah menekankan bahwa percuma kalau paket ekonomi yang baik untuk jangka menengah dan panjang tidak bisa segera diimplementasikan.
Presiden berharap, dengan deregulasi yang diterapkan dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal I mencapai 4,92 persen bisa naik pada kuartal II.
“Bapak Presiden meminta ease of doing business betul-betul dipersiapkan agar Indonesia bisa naik dari 109 ranking menjadi 40 seperti yang beliau sudah putuskan,” ujar Pramono.