Pemerintah Bentuk "Task Force" untuk Efektifkan Paket Kebijakan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk gugus tugas (task force) untuk mengefektifkan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan sejak 9 September tahun lalu. Pembentukan task force dilakukan pada saat rapat Koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Saya kira kita tak perlu membuat payung hukum baru. Kita gunakan saja Inpres No 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Keamanan Industri, Dan Kepastian Usaha," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Dalam rakor ada 4 task force yang dibentuk. Pertama task force percepatan penyelesaian peraturan. Kedua task force identifikasi hambatan, masalah dan kasus. Ketiga task force evaluasi pelaksanaan dan analisis dampak paket kebijakan. Keempat task force sosialisasi, publikasi, dan diseminasi paket kebijakan.

Tugas-tugas dari task force antara lain untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan paket kebijakan ekomoi berjalan dengan baik, melakukankan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasahalan yang dihadapi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan digelarnya bertujuan untuk mensinkronisasi bagaimana implmentasi dari paket kebikan ekonomi I-XII.

"Kami sinkronisasikan gimana implementasi dari paket I-XII, jadi tadi kami lihat bottle neck (permasalah yang dihadapi) apa saja, dari aspek aturan, hukum, kemanan, dan sebagainya," ujar Luhut.

Menurut Menko Luhut ,menambahkan, untuk mengejar paket kebijakan ekonomi ini maka dalam rapat disepakati bahwa setiap minggu akan dilakukan rakor seperti ini.

Dalam Rakor itu hadir pula, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepalan Kantor Teten Masduki, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, para deputi Kemenko Perekonomian dan pejabat eselon I berbagai kementerian.