Curhat Menteri Pariwisata Soal Kapal Pesiar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya menumpahkan unek-uneknya terkait pariwisata bahari Indonesia kepada media usai meluncurkan Sail Selat Karimata.

Ia tak habis pikir mengapa ada regulasi-regulasi yang justru mempersulit kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) untuk masuk ke Indonesia.

Padahal kehadiran kapal-kapal tersebut diyakini mampu mengerek devisa di sektor pariwisata bahari.

"Untuk masuk ke Indonesia susahnya luar biasa, enggak pernah bisa..., yacht datang ke Indonesia itu 3 minggu, sementara kompetitor kita hanya 1 jam," ujar Arief di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Selama ini kata dia, pendekatan yang dipilih Indonesia lebih ke arah keamanan dari pada pelayanan.

Akibatnya muncul regulasi-regulasi yang justru dianggap menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

Pendekatan keamanan itu menurut Arief tidak hanya berlaku untuk yacht, tapi juga untuk kapal pesiar atau cruise.

"Harus berbendara Indonesia, (padahal) kita belum punya cruise, sehingga apa yang terjadi kalau orang Indonesia mau naik cruise? dia harus ke Singapura, lalu kalau ada turis di Indonesia tidak bisa naik dan turun di Indonesia. Jadi dia harus pergi (ke Singapura). Kalau turis pergi yang dapat sono (Singapura), bukan sini (Indonesia)," kata Arief.

Menurut Arief, pendekatan keamanan yang dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia justru bentuk dari ketakutan yang berlebihan atau paranoid.

Padahal ucap dia, kapal-kapal asing tersebut bisa dipantau lewat teknologi yang semakin berkembang.

"Dengan teknologi sekarang, di mana pun anda di Indonesia kita bisa monitor, nomor BPKB-nya jelas itu, nomer KTP dan paspornya jelas, lalu dikawinkan nomer mesin dan BPKB, kalau lain, tembak (saja kapalnya)," ucap dia.

"Jadi sudahlah jangan pura-pura tidak tahu takut diinfiltrasi dan sebagainya, itu paranoid. Kenapa saya seperti ini? kita kalah jauh dari tetangga kita. Kamu datang aja ke Singapura, ribuan yacht ada disana," lanjut Arief.

Meski mengkritik, ia bersyukur lantaran Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sudah menindaklanjuti permintaannya untuk mencabut atau memperlonggar sejumlah regulasi di kementerian lain.

Baginya regulasi-regulasi itu dianggap menghambat pertumbuhan pariwisata bahari.

"Mungkin (cerita saya) terlalu detail, poinnya adalah regulasi kita menjerat kita sendiri, pendekatan kita lebih ke security, bukan service. Itu yang harus ditekankan," tutur dia.