Bank Dunia Kucurkan 400 Juta Dollar AS untuk Reformasi Kebijakan Fiskal Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

Ini guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia.

Pendanaan 400 juta dollar AS ini mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.

Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah, yakni 13,1 persen pada tahun 2015 dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB, yakni 10,8 persen.

Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada.  

"Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dalam keterangan resmi, Rabu (1/6/2016).

"Penerima manfaat terbesar dari pengumpulan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia, mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan,” katanya.  

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengungkapkan, pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi.

"Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas. Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha," jelas Diop.