Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tren Urbanisasi Indonesia Belum Bisa Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 01/06/2016, 18:43 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan perkotaan di Indonesia berkembang begitu pesat.

Akhirnya, tren urbanisasi pun tidak bisa dihindari.

Pada dasarnya urbanisasi bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Dalam laporan United Nations World Urbanization Prospects tahun 2014 disebutkan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 53 persen.

Ini serupa dengan China dan lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lain, seperti India, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Namun demikian, tren urbanisasi di Indonesia belum mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi seperti halnya negara-negara lainnya yang menjadi peer Indonesia.

"Penduduk urban di Indonesia tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan urban dunia. Akan tetapi, dampak urbanisasi dalam mendorong PDB per kapita di Indonesia belum setinggi negara-negara peer," kata Arief Hartawan, Direktur Departemen Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Arief menyebut, data Bank Dunia menyatakan setiap 1 persen urbanisasi Indonesia berkorelasi dengan 2 persen pertumbuhan PDB.

Sementara itu, di China berkorelasi dengan 6 persen pertumbuhan PDB, di Vietnam 8 persen, Thailand 10 persen, dan India 6 persen.

"Dampak urbanisasi terhadap PDB Indonesia kecil sekali. Kita kalah dengan Thailand dan Vietnam," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menyatakan, urbanisasi dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian apabila penduduk yang masuk ke perkotaan adalah individu yang memiliki keterampilan bagus, tingkat pendidikan baik, dan kualitas diri yang mendukung lainnya.

Tipe individu ini, kata Arief, dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau penduduk yang masuk memiliki skill yang bagus maka bisa menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia tampaknya belum seperti itu, yang pintar-pintar malah lari ke kota lain atau ke luar negeri," ungkap Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com