Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulan Ini, Penyaluran Bansos Bisa Pakai Transaksi Non Tunai

Kompas.com - 03/06/2016, 13:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan proses elektronifikasi kemungkinan besar dapat dilakukan pada bulan ini. Bank sentral menyatakan persiapan-persiapan sudah dalam tahapan finalisasi.

Deputi Gubernur BI Ronald Waas menyatakan, BI telah merampungkan beragam persiapan untuk merealisasikan elektronifikasi penyaluran bansos.

Dengan demikian, penerapan elektronifikasi tersebut dapat dilakukan namun masih berupa pilot project.

"Bulan Juni ini kami coba model bisnis untuk penyaluran bantuan dana dengan non tunai," kata Ronald pada pameran Smart City, Smart Money di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Lebih lanjut, Ronald menuturkan, upaya untuk elektronifikasi dalam penyaluran bansos tidak lain merupakan prakarsa Presiden Joko Widodo.

Presiden, kata Ronald, mengingjnkan segala bentuk penyaluran bansos dapat dilakukan menggunakan transaksi non tunai.

"Presiden sudah memutuskan dalam ratas (rapat terbatas). Beliau ingin semua bantuan yang diberikan pemerintah harus non tunai. BI sudah presentasikan dan diterima. Mudah-mudahan bulan Juni ini sudah bisa dilakukan," terang Ronald.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan BI dalam hal penyaluran bansos secara elektronik, atau elektronifikasi, atau secara non tunai. 

Dengan demikian, dana bansos diharapkan tidak lagi rawan penyelewengan. (Baca: Elektronifikasi Penyaluran Bansos Minimalisir Potensi Korupsi Di Sektor Pendidikan)

 

Kompas TV Korupsi Bansos, Negara Rugi Rp 31 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com