Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Reformasi Pangeran Muda Saudi Disetujui Dewan Ekonomi

Kompas.com - 06/06/2016, 06:30 WIB
Aprillia Ika

Penulis

Sumber Reuters

RIYADH, KOMPAS.com - Rencana Transformasi Nasional Arab Saudi, elemen penting dalam reformasi ekonomi "Vision 2030" yang diumumkan Deputi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, segera disahkan dalam sidang kabinet pada Senin ini.

Menurut sumber Reuters, dewan ekonomi Saudi, The Council of Economic and Development Affairs  (CEDA) sudah menyetujui draf final Rencana Transformasi Nasional Arab Saudi tersebut. Salah satu rencana merupakan rancangan dari Deputi Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, yang juga menjabat sebagai presiden CEDA.

Rencana tersebut mengulas detil implementasi program Pangeran Mohammed, yang menitikberatkan pada restrukturisasi perekonomian kerajaan dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Pangeran Mohammed mengumumkan rencana ini pada April lalu.

Pangeran muda Saudi ini mendapatkan peran sentral dalam perekonomian Saudi, setelah ayahnya, Raja Salman, naik tahta awal tahun lalu. CEDA adalah lembaga top beranggotakan para menteri untuk tujuan reformasi.

Saat ini keuangan Arab Saudi sangat bergantung pada penerimaan minyak. Namun harga sektor energi yang turun sejak pertengahan 2014 membuat penurunan pada pendapatan negara kerajaan ini dan pertumbuhan negara ini jadi berisiko.

Menurut sumber Reuters, detil rencana reformasi akan dipaparkan pada konferensi yang dihelat di Senin ini.

Rencana transformasi ini antara lain mencakup pemotongan subsidi, kenaikan pajak, penjualan aset negara, efisiensi pemerintahan, dan menaikkan investasi asing. IMF menilai rencana ini sebagai rencana yang perlu, berani dan perlu jangka waktu lama untuk mencapainya.

Bagian lain dari Vision 2030 adalah privatisasi sebagian saham perusahaan minyak negara, Saudi Aramco, serta transformasi Public Investment Fund  jadi lembaga pengelola kekayaan terbesar di dunia.

Pengumuman persetujuan reformasi ini mengambil saat penting, yakni permulaan puasa bagi umat Muslim. Biasanya saat tersebut, aktivitas bisnis dan pemerintahan di negara kerajaan Islam seperti ini akan melambat. Oleh sebab itu, rilis reformasi ini memperlihatkan pendekatan yang lebih energik.

Saudi saat ini bergelut dengan defisit anggaran hingga mencapai 98 miliar dollar AS di 2015. IMF memprediksi defisit akan lebih besar pada tahun ini, sebab GDP hanya tumbuh 14 persen dibanding 16 persen tahun lalu.

 

Kompas TV Pertama Kali Perempuan Diperbolehkan Ikut Pemilu Di Arab Saudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com