Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebutuhan Uang Periode Ramadhan dan Idul Fitri Didominasi Jabodetabek

Kompas.com - 06/06/2016, 17:22 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memprediksi kebutuhan uang tunai untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 2016 mencapai Rp 160,4 triliun.

Meskipun demikian, sebaran kebutuhan uang untuk periode bulan suci dan hari raya tersebut tetap terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek.

Data yang dipublikasikan Departemen Pengelolaan Uang BI melaporkan, kebutuhan uang untuk kawasan Jabodetabek mencapai Rp 41,5 triliun.

Dalam menyediakan uang tunai untuk masyarakat, bank sentral menyediakan lokasi penukaran uang di Lapangan IRTI, Monumen Nasional.

"Di Jakarta kami mengadakan tempat penukaran uang di Monas dan kerjasama dengan 20 bank, yakni di 200 kantor bank. Mereka akan melayani penarikan dan penukaran uang secara umum," ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Sementara itu, kebutuhan uang tunai di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara mencapai Rp 9,6 triliun.

Di kawasan Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 12,6 triliun.

Adapun kebutuhan uang tunai di Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Bangka dan Belitung (Babel) mencapai Rp 10,2 triliun.

Di Jawa Barat dan Banten, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 14,6 triliun, Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai Rp 21,2 triliun, serta Jawa Timur mencapai Rp 19,9 triliun.

Untuk kawasan Kalimantan, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 11,3 triliun. Adapun Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 6,6 triliun serta Sulawesi, Maluku, dan Papua mencapai Rp 12,6 triliun.

"Berdasarkan sebaran wilayah, selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, outflow tertinggi berada di pulau Jawa, yakni 33 persen, Jakarta 28 persen, dan Sumatra 20 persen," terang Suhaedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com