Politisi Demokrat : Tax Amnesty Bukan Cara Tepat Tutupi Defisit Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menyatakan bahwa tax amnesty bukanlah cara yang tepat untuk menutup defisit anggaran Pemerintah saat ini.

Pernyataan Benny tersebut terkait rencana Pemerintah menerapkan tax amnesty untuk menambah jumlah dana yang akan digunakan di APBN-P 2016.

"Pemerintah sebelumnya sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2016 kan karena anggaran saat ini sudah defisit. Makanya pembahasan anggaran semuanya menunggu tax amnesty, tapi kan itu bukan cara yang tepat untuk menutup defisit anggaran," kata Benny saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Dia mengatakan saat ini hampir semua kementerian dan lembaga negara membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Salah satu mitra kerja Komisi III yang membutuhkan dana tambahan yakni Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait penambahan jumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Benny mengatakan jika tax amnesty diterapkan untuk menutup defisit anggaran, belum tentu hasil yang didapat sebanding dengan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh mereka yang menyimpan uangnya di luar negeri.

"Sekarang ini kita defisit, yang seharusnya dilakukan adalah membuat Undang-undang atau peraturan yang menyatakan mereka yang menyimpan uangnya di negara seperti Panama disebut pengkhianat, sehingga sanksinya tegas, bukan seperti tax amnesty yang malah memberikan ampunan," kata Benny.