Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menperin Siap Potong Rantai Pasok di Sektor Industri

Kompas.com - 10/06/2016, 21:13 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pangan di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir.

Rantai pasok dinilai jadi biang keladi tingginya harga pangan meski pasokan dan kebutuhan dalam kondisi stabil.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengungkapkan, permasalahan tata niaga pangan harus diselesaikan secara bersama dari hulu hingga ke hilir.

Tugasnya, yakni memastikan rantai pasok di sektor industri pangan terpotong.

"Kami di sektor pengolahannya tentu bagaimana setelah diolah dan barangnya ini dijual. Dari pabrikan akan sampai ke konsumen yang rantainya terlalu panjang harus dipotong," ujar Saleh di kantor Kementerian Pertanian , Ragunan, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Menperin menambahkan, memotong rantai pasok di sektor industri pangan agar harga di tingkat konsumen menjadi realistis.

Hal ini dilakukan secara berkesinambungan, tak hanya untuk menjaga harga saat puasa dan Lebaran.

"Saya kira dengan pertemuan para menteri, masalah tata niaga ini bisa teratasi secara baik," jelas Saleh.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rapat koordinasi untuk membahas persoalan distribusi serta stabilitas harga pangan, upaya jangka menengah dan panjang dalam memperpendek rantai pasok, dan menyusun konsep struktur baru pasar pangan.

Hasilnya, lima kementerian tersebut menyepakati kerja sama koordinasi pengamanan pasokan, stabilisasi harga, dan pengembangan rantai pasok yang efisien.

Kelima kementerian itu mendapat tugas yang harus diselesaikan dengan terus berkoordinasi dengan kementerian lainnya melalui tim lintas kementerian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com