Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Rp 95,07 Miliar Di APBNP 2016

Kompas.com - 16/06/2016, 17:55 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 akan dipangkas sebesar Rp 95,07 miliar.

Pemangkasan tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016 untuk melakukan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBNP 2016.

"Dalam APBNP 2016, anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 95,07 miliar," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghematan anggaran diterapkan pada anggaran sisa lelang, anggaran perjalanan dinas, kegiatan rapat di luar kantor, dan kegiatan lelang yang belum kontrak.

"Pemotongan dilakukan tidak hanya terhadap anggaran yang non prioritas, namun terdapat beberapa kegiatan prioritas Kementerian BUMN yang juga dilakukan pemotongan," imbuh Bambang.

Bambang menyebutkan, beberapa program prioritas yang anggarannya terpaksa dipangkas adalah penyusunan beberapa kajian BUMN, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh BUMN, serta kegiatan renovasi gedung.

Adapun pagu awal dalam APBN 2016 untuk Kementerian BUMN adalah Rp 345 miliar.

Dalam RAPBNP 2016 dipangkas menjadi Rp 249,9 miliar.

"Yang dipangkas itu program pembinaan BUMN 64,16 persen jadi Rp 114,9 miliar dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian BUMN dipotong 81,38 persen menjadi Rp 134,9 miliar," pungkas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com