OJK Maluku Terus Dorong Kehadiran Agen Laku Pandai di Daerah Terpencil

AMBON, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku terus mendorong kehadiran agen laku pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), atau layanan perbankan tanpa kantor, di seluruh daerah terpencil yang ada di provinsi Maluku.

“Pengembangan program laku pandai di daerah terencil di Maluku tetap berjalan. Sekarang agen laku pandai ini masih dilakukan oleh dua bank BNI dan BRI,” kata Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto di kantor OJHK Maluku, Rabu (22/6/2016).

Dia mengaku sejauh ini sudah ada sekitar 300 agen laku pandai yang tersebar di Maluku, dan kedepan pihak bank telah berjanji akan terus berupaya untuk menambah agen laku pandai di sejumlah daerah terpencil di provinsi seribu pulau itu.

“Bank BRI dan BNI telah menargetkan sampai 2016 ini agen laku pandai di Maluku itu sudah bisa tembus angka antara 400-500 agen,” ujarnya.

Dia mengaku OJK sendiri akan terus melakukan evaluasi dan monitoring di lapangan terhadap pengembangan layanan perbankan tanpa kantor tersebut. Dia menjelaskan sejauh ini kehadiran agen laku pandai di Maluku sangat diapresiasi oleh para pemangku kepentingan di daerah itu.

“Kami juga akan jadikan agen laku pandai ini sebagai suatu program percepatan akses keuangan daerah dan saya kira tanggapan dari stakeholder terhadap agen laku pandai ini juga sangat positif,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan keberadaan program agen laku pandai tidak hanya menguntungkan pelaku perbankan, namun juga masyarakat yang ada di desa-desa terpencil.

Terkait hambatan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil dia mengaku masalah tersebut akan segera teratasi karena BRI telah meluncurkan satelit komunikasi.

Selain itu pihak perusahan jasa telekomunikasi di Maluku juga dalam waktu dekat akan memasang BTS di tiga daerah yang sulit jaringan komunikasi.

“Untuk penyebaran layanan ini kami juga butuhkan rekan-rekan dari Telkom, makanya teman-teman dari Telkom, Telkomsel dan PLN akan kita ikutkan juga di dalam keanggotaan tim percepataan keuangan daerah,” ujarnya.