Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN Tolak Pemberian PMN 2016

Kompas.com - 23/06/2016, 16:41 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua Fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN menolak pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada seluruh BUMN yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016.

“Dalam dinamika kami di internal, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN menolak pemberian PMN tersebut kecuali untuk PMN uang non-tunai,” kata Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Teguh mengakui akibat penolakan dari dua fraksi tersebut, pembahasan PMN di internal Komisi VI DPR-RI berjalan cukup alot.

“Musyawarah tidak bisa, akhirnya kita lakukan secara voting,” kata dia.

Meski keputusan di Komisi VI DPR-RI diambil secara voting, Teguh yakin hal itu tidak akan dipermasalahkan dalam rapat badan anggaran.

Sebab, rapat badan anggaran sendiri sudah tertunda cukup lama karena pembahasan PMN yang belum menemukan titik temu di Komisi VI DPR-RI.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan diwakili Rieke Diah Pitaloka menyampaikan pandangan Fraksi terhadap pemberian PMN 2016.

Empat pertimbangan yang mendasari yakni Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keputusan rapat paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2015, Instrukru Presiden No 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja KL, serta rapat Panja PMN Komisi VI.

“Dengan pertimbangan poin satu, dua, tiga, dan empat maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, menolak pemberikan PMN 2016 pada APBN 2016,” kata Rieke.

Lebih lanjut dia menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui usulan PMN non-tunai dengan catatan pelaksanaannya dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keputusan ini dengan pertimbangan tidak mengganggu keuangan negara dan PMN yang bersifat non-tunai diperlukan untuk memperbaiki neraca perusahaan.

“Pengajuan PMN untuk BUMN yang menyangkut pangan dan infrastruktur akan dipertimbangkan dalam RAPBN 2017,” imbuh Rieke.

Dia menegaskan, pandangan Fraksi PDI Perjuangan tetap harus disampaikan meskipun tidak bisa mengganggu hasil keputusan Komisi VI DPR-RI.

Rieke juga meminta pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan dijadikan catatan keputusan pembahasan PMN.

“Dan kami tidak bertanggungjawab dari hasil-hasil kesimpulan rapat ini, karena belum ada audit BPK,” kata Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com