Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beban Baru PLN, Talangi Subsidi Listrik Rp 2 Triliun Tiap Bulan

Kompas.com - 28/06/2016, 21:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ketiban pulung, menalangi subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun tiap bulan, menyusul tidak disepakatinya tambahan subsidi yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

Dalam Rancangan Undang-undang APBN Perubahan 2016 yang disahkan menjadi UU APBNP 2016 pada hari ini, Selasa (28/6/2016), besaran subsidi listrik untuk tahun berjalan sebesar Rp 38,38 triliun. Sedangkan, besaran kekurangan bayar tahun 2014 (audited) untuk penundaan tarif adjustment sebesar Rp 12,28 triliun.

Ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengungkapkan, belum adanya instruksi dari pemerintah membuat mereka masih belum melakukan migrasi sebagian pelanggan R1 dengan daya 900 VA.

Sofyan mengonfirmasi, dengan tidak diberikannya tambahan subsidi yang diusulkan, perusahaan settings pelat merah itu terpaksa nombok untuk menyubsidi listrik golongan R1 daya 900 VA.

"Ya nombok, bener. Sebulan ini kira-kira (butuhnya) Rp 2 triliun," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, kebutuhan untuk menalangi subsidi tersebut akan dicarikan dari pinjaman perbankan. Sofyan juga mengatakan, pihaknya masih kuat menalangi sampai enam bulan ke depan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia Fabby Tumiwa mengatakan, seharusnya pemerintah dan DPR menyetujui dana tambahan subsidi jika tidak membolehkan kenaikan tarif untuk 900 VA.

"Opsi lain adalah kekurangan subsidi tahun ini dibayarkan ke tahun depan setelah nilainya diaudit. Ini opsi kompromi," kata Fabby kepada KOMPAS.com, Selasa.

Sementara itu pengamat energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto, lebih melihat belum dimigrasikannya sejumlah pelanggan daya 900 VA lebih dikarenakan prinsip kehati-hatian.

"Saya melihatnya ini cukup sensitive bagi Presiden. Karena kalau di lapangan datanya TNP2K tidak valid misalnya dengan data BPS. Itu kan di level Presiden harus clear dulu, baru bisa dijalankan (migrasi)," ucap Pri kepada KOMPAS.com, Selasa.

Namun demikian baik Fabby maupun Pri sama-sama yakin, meskipun menalangi Rp 2 triliun tiap bulan untuk subsidi, hal itu tidak akan banyak mengganggu cash flow PLN bahkan sampai enam bulan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com