Batasi Wilayah Penggunaan Sepeda Motor, Pemerintah Dianggap Lakukan Hal Sia-Sia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setidjowarno menilai, rencana pemerintah membatasi wilayah penggunaan sepada motor bukan solusi tepat.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan aturan tersebut untuk menekan angka kecelakaan di jalan yang selama ini didominasi pengguna sepada motor.

"Itu hanya kebijakan hilir, bukan akar masalah yang diselesaikan," ujar Djoko kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Kalau hanya dibatasi jarak tempuh, pekerjaan sia-sia, habis energi dan waktu, hasilnya tidak maksimal," lanjut dia.

Menurut Djoko, akar masalah bukan pada batas wilayah pengunaan sepada motor, tapi kecepatan dan semakin membanjirnya sepada motor di jalanan.

Ia menyarankan, daripada membatasi wilayah pengunaan sepada motor, pemerintah lebih baik membatasi satuan volume silinder pada mesin motor atau centimeter cubic (CC) untuk membatasi kecepatan sepeda motor.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah menghilangkan segala kemudahan pembelian sepada motor.

Misalnya uang muka dan cicilannya dihilangkan agar jumlah motor tidak semakin membeludak di jalanan. Hal itu dianggap lebih ampuh daripada hanya membatasi wilayah sepeda motor.