Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan: Mestinya Pintu Tol Enggak Boleh Pakai Tunai Lagi

Kompas.com - 04/07/2016, 10:55 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah klasik setiap musim mudik terus saja terjadi, seperti antrean panjang kendaraan roda empat jelang pintu masuk dan keluar tol, terutama jalur trans-Jawa.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, seharusnya pintu tol saat ini sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.

"Jalan tol di Indonesia itu sehari melayani berapa kendaraan sih seluruh Indonesia? Ada enggak 250.000? Menurut saya enggak ada kecuali operasi Lebaran. Ini mestinya pintu tol enggak boleh pakai tunai lagi," tegas Jonan di Pelabuhan Merak, Minggu (3/7/2016).

Jonan menambahkan, saat ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait sistem pembayaran di gerbang tol.

"Saya sudah nulis surat ke PU tiga bulan lalu. Ini harus semua pakai non-cash, atau pakai kartu debit, e-money," jelas Jonan.

Jonan menegaskan, saat ini pihak pengelola tol Jasa Marga hanya melakukan kerja sama dengan bank tertentu, seharusnya bisa bekerja sama dengan semua bank.

"Memang ada yang bicara, Jasa Marga itu kerja sama hanya dengan Mandiri. Enggak boleh harus open. Sistemnya harus open untuk semua. Wong ini traksaksi pembayaran," papar Jonan.

Jonan mencontohkan, pihak pengelola jalan tol harus berinovasi, seperti penggunaan teknologi NFC (Near Field Communication) pada pembelian tiket Commuter Line Jabodetabek.

"Kalau perlu pakai handphone yang ada NFC-nya sehingga kredit pakai pulsa. Kereta bisa kan, commuter bisa kan, wong KRL melayani penumpang satu juta dalam sehari juga bisa. Didebet pakai handphone juga bisa yang ada NFC-nya sehingga orang enggak repot. Sekarang bayar ngantri," tutur Jonan.

Jonan mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sudah berkomunikasi dengan dirinya terkait implementasi pembayaran tol non-tunai.

"Pak Menteri PU bilang ini dalam dua tahun, tapi kalau menurut saya ini terlalu lama. Mestinya 6 bulan juga jadi. Sehingga kemacetan untuk antrean pembayaran bisa berkurang," pungkas Jonan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com