Pasca "Brexit," Perancis Siapkan Insentif untuk Pikat Sektor Keuangan Inggris

PARIS, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis dikabarkan bakal menyusun insentif untuk membuat ibukota Paris menjadi sebuah pusat keuangan yang lebih atraktif.

Pasalnya, pemerintah negara itu berhasrat menarik berbagai pekerjaan di sektor finansial menyusul keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa alias Brexit.

Seringkali, sektor finansial Perancis mengeluhkan adanya ambivalensi pemerintah terhadap industri, yang menjadi sumber pajak tinggi namun kadang menjadi sumber sorotan kurang baik di kalangan para politisi pula.

Perdana Menteri Manuel Valls telah memutuskan hadir dalam pertemuan tahunan lobi industri keuangan Perancis, Paris Europlace pada Rabu (6/7/2016) waktu setempat. Ini adalah peristiwa yang jarang terjadi di mana pejabat tinggi hadir dalam konferensi tersebut.

"Kami akan berbuat lebih banyak di masa mendatang untuk meningkatkan daya tarik pusat keuangan Paris. Pemerintah akan melakukan hal yang menjadi kewajibannya," ujar Gubernur Bank Sentral Perancis, Francois Villeroy de Galhau.

Melihat adanya kesempatan dari hasil referendum di Inggris beberapa waktu lalu, lobi industri keuangan tersebut telah menuntut persyaratan yang lebih ramah bagi para ekspatriat di Perancis.

(Baca juga: Wah, "Brexit" Hantam Harta para Jutawan dan Miliuner Inggris )

Pajak yang dikenakan terhadap pegawai di sektor keuangan pun dituntut untuk dipangkas. Presiden Francois Hollande pekan lalu menyatakan perlunya penyesuaian regulasi agar Paris lebih menarik bagi industri keuangan.

Menteri Keuangan Michel Sapin pun secara tersirat telah menyatakan aturan pajak bagi ekspatriat dapat dilonggarkan.

Dalam pidatonya, Villeroy berjanji regulator Perancis akan segera memeriksa aplikasi institusi finansial apa pun yang berlisensi di Inggris dan berminat untuk berusaha di Perancis.

Paris sendiri sudah menjadi pusat bagi banyak pasar di zona Eropa, termasuk penerbitan obligasi korporasi dan manajemen investasi, dengan AuM (asset under management) mencapai 3,6 triliun Euro.