Pemerintah Akan Gunakan Dana "Tax Amnesty" untuk Proyek Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggunakan dana dari kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty untuk proyek pembangunan strategis.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan dana Tax Amnesty yang nantinya masuk diharapkan bisa membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan tol.

"Tax amnesty kita harap banyak uang masuk ke indo yang bisa masuk ke berbagai instrumen ke utang pemerintah, utang swasta, perusahaan saham, perbankan kemudian kita akan menawarkan sejumlah besar proyek infrastruktur," katanya saat dtemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Sofyan menuturkan dalam pembangunan proyek strategis akan menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau Public Private Partnership (PPP).

"Kalau bisa dilakukan swasta dilakukan swasta PPP. Jadi PPP ini kita harapkan uang yang masuk ke dalam proyek swasta ini atau proyek. Proyek PP ini misalnya bandara, air, air minum, air untuk energi, listrik, jalan tol dan lain-lain," ucapnya.

Sofyan juga mungungkapkan dirinya sedang menyiapkan proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang bisa dibiayai dari dana tax amnesty dan nantinya diusulkan dalam rapat kabinet.

"Proyek strategis nasional kan macem-macem ada yang dikerjakan swasta, PPP, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara jadi kita lihat nanti mana yang bisa ditawarkan kepada swasta," ujarnya.

"Kami sedang siapkan hari Jumat ada rapat kabinet supaya semua menteri komitmen begitu mengatakan proyek PPP itu proyek PPP ayo kita kerjakan agar semua dana yang masuk bisa untuk infrastruktur di indonesia," pungkasnya.