Dana Repatriasi Harus Masuk Sektor Rill

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan dana repatriasi nantinya tidak boleh hanya berputar-putar di sektor keuangan dan pasar modal. Dana ini harus masuk ke sektor rill untuk menggerakan perekonomian sampai ke daerah, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Kalau kami cermati, ada potensi dana-dana repatriasi tax amnesty ini nantinya cuma berputar-putar di pasar modal dan sektor keuangan atau nanti banknya masukan lagi ke SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau instrumen investasi yang tidak produktif untuk perekonomian," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H Andi Karumpa dalam laporan tertulisnya, Rabu (13/7/2016).

Andi mengatakan, pasar modal dan sektor keuangan sebaiknya hanya merupakan pintu masuk bagi dana-dana tersebut. Namun tujuan akhirnya harus bermuara ke sektor ril. Sebelumnya pemerintah sudah menunjuk tujuh bank penampung dana repatriasi.

Selain itu, pasar modal telah merasakan dampak dari sentimen program tax amnesty. Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini akan sanggup menampung dana repatriasi hingga Rp 200 triliun.

Dengan tambahan uang tersebut, kapitalisasi pasar di BEI diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun di akhir tahun ini.

Meski demikian Andi mengingatkan, agar instrumen investasi yang disiapkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut tidak hanya berputar-putar di pasar modal dan lembaga keuangan.

Dari pengamatan Kadin, instrumen investasinya hanya itu-itu saja di seputar mengambil untung di pasar modal atau antar lembaga keuangan saja.

"Kami belum lihat ada instrumen investasi jangka panjang ke sektor rill misalnya ke infrastruktur seperti apa, manufaktur seperti apa, pembangkit listrik seperti apa, atau usaha kecil menengah seperti apa," terang Andi.

Dikatakannya, banjir dana masuk ke dalam negeri akan berdampak negatif terhadap perekonomian, bila tidak diarahkan ke sektor-sektor produktif.

"Salah-salah malah bisa memicu inflasi, industri tidak kompetitif. Bagi perekonomian ini malah tidak sehat. Sebab itu, dia musti bermuara ke sektor ril dalam jangka panjang," tandas Andi.

Menurut Andi, bila dana tersebut hanya tiba di sektor keuangan dan investasi surat berharga serta pasar modal, dirinya mengkhawatirkan akan terulang pengalaman serupa di perekonomian nasional, dimana sektor keuangan sangat sehat dan kuat namun dunia usaha dan sektor ril mengalami kekeringan modal.

Hal itu, kata Andi, terlihat dari tingginya profitabilitas perbankan nasional namun penetrasi kreditnya masih sangat terbatas. Bahkan kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan terus meningkat tajam.

Oleh sebab itu, Kadin berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi intermediasi perbankan jelang diberlakukannya tax amnesty.

"Kami berharap agar OJK mempersiapkan perbankan kita menghadapi aliran dana repatriasi," pungkas Andi.