Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digugat di MK, DPR Khawatir UU Pengampunan Pajak Tak Jalan

Kompas.com - 14/07/2016, 09:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan judicial review atau uji materi atas Undang-undang Pengampunan Pajak memunculkan kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kebijakan pengampunan pajak tidak berjalan.

"Ini ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Saya khawatir UU Tax Amnesty ini tidak bisa dijalankan," kata pimpinan sidang badan anggaran DPR-RI Jazilul Fawaid, di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah untuk menyiapkan pembelaan dalam menghadapi uji materi UU Pengampunan Pajak.

Informasi saja, PKB merupakan satu dari tujuh fraksi di DPR yang mendukung UU Pengampunan Pajak.

Sedangkan tiga fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nota keberatan (minderheid nota) dalam pembahasan akhir tingkat II UU Pengampunan Pajak.

"Mohon ini pemerintah siapkan pengacara-pengacara yang hebat dan tangguh," ucap Jazilul.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, sebagai Ketua Panja Tax Amnesty dari unsur pemerintah dirinya bersedia hadir dalam sidang uji materi, jika mendapat panggilan.

Ken juga menyampaikan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pun siap hadir jika diundang.

"UU ini tidak untuk kepentingan sekelompok, tapi segenap, seluruh bangsa dan negara. Itu (UU) merupakan keputusan paripurna. Jadi, ya yang tergugat jadinya semua dan banyak," tegas Ken.

Kemarin Selasa (12/7/2016), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Presiden meminta agar para menteri membentuk tim untuk menghadapi gugatan judicial review UU Pengampunan Pajak. Leader tim dikabarkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tadi Presiden minta supaya segera dikoordinasikan, membentuk timnya untuk kalau nanti sudah resmi diundang (MK), supaya kemudian merumuskan pembelaan pendapat kita," kata Darmin. (Baca: Presiden Minta Para Menteri Bentuk Tim Hadapi Gugatan UU Pengampunan Pajak ).

Kompas TV "Tax Amnesty" Sangat Dahsyat?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com