Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tembok Besar Selanjutnya untuk "Tax Amnesty"

Kompas.com - 14/07/2016, 12:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

KOMPAS.com - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak semulus yang dibayangkan. Meski sudah disahkan, Undang-Undang Tax Amnesty masih belum lepas dari penentangan.

Sejatinya, pemerintah bukan tanpa alasan memperjuangan UU Tax Amnesty. Pemerintah sudah berkali-kali mengemukakan argumentasi bahwa tax amnesty punya manfaat besar.

Pertama, aset 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri beserta pendapatanya, akan masuk ke dalam data base Ditjen Pajak.

Kedua, penerimaan negara dari pajak akan meningkat sehingga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

Ketiga, lewat tax amnesty, ada dana yang bisa dibawa pulang ke dalam negeri (dana repatriasi). Dari sekitar 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri, ada potensi tambahan penerimaan negara Rp 180 triliun dari kebijkan tax amnesty.

Namun, itu dinilai belum cukup mengingat dana 6.519 orang berduit diperkirakan mencapai Rp 4.000 triliun. Isu ketidakadilanpun menyeruak, bahkan saat tax amnesty masih ide.

"Isu ketidakadilan ini telah diperdebatkan dengan sengit dalam proses ide awal sampai diundangkannya tax amnesty," kata pengamat perpajakan Darussalam, Rabu (16/7/2016).

Apalagi saat ide tax amnesty muncul pada 2015, pemerintah terlanjur mamajaki sejumlah hal. Di tingkat bawah, mulai dari penjahit pakaian, setruk belanja, listrik, sampai kos-kosan pun menjadi target pengenaan pajak.

Bahkan, batu akik yang booming pun sempat diwacanakan dikenakan PPnBM alias Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Hal itu dilakukan agar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun tercapai. Namun, realisasi hanya Rp 1.235,8 triliun di akhir 2015.

Akibatnya, sebagian publik menilai tax amnesty hanya memberikan karpet merah kepada para pengusaha.

Perdebatan seputar keadilan juga sampai di DPR. Bahkan perdebatan sangat alot untuk memuluskan RUU itu menjadi UU.

Pengusaha pun sempat dibuat cemas lantaran pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR begitu alot.

"Terus terang saya khawatir tax amnesty enggak sukses," ujar Ketua APINDO Haryadi Sukamdani kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Sejumlah fraksi sempat mengusulkan agar draf RUU Tax Amnesty diubah, misalnya mengenai tarif uang tebusan yang dianggap terlalu rendah.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com