Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Target

Kompas.com - 14/07/2016, 13:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (14/7/2016) menyayangkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Susi Pudjiastuti. Salah satu penyebabnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP pada semester-I 2016 jauh dari target.

Sejumlah anggota DPR juga berkomentar bahwa kebijakan Susi selama ini, seperti penenggelaman kapal pencuri ikan hanyalah pencitraan. Demolisi kapal pencuri ikan dinilai justru mengotori laut, sehingga turut membuat seret industri parwisata utamanya wisata bahari. "Kalau dilihat realisasi PNBP KKP tahun 2015 hanya 13,39 persen dari target yang sebesar Rp 578,79 miliar. Rendah sekali. Malah target PNBP 2016 dipatok Rp 693 miliar. Dan realisasi semester-I baru 24,32 persen. Ini bukan hanya tidak mencapai target, tapi salah target," ujar pimpinan rapat Badan Anggaran Jazilul Fawaid.

Anggota Badan Anggaran lain,  Willgo Zainar mengatakan, kebijakan yang diambil Susi untuk jangka panjang memang sangat baik. Akan tetapi harus dipikirkan pula tujuan jangka pendek, termasuk kesejahteraan nelayan.

Wilgo bahkan mengatakan, banyak informasi menyebutkan banyak nelayan tradisional sudah beralih mata-pencaharian akibat kebijakan Susi.

Sementara itu, terkait realisasi PNBP KKP semester-I 2016, Willgo menilai usaha KKP kurang optimal. "Dari realisasi ini pertanyaannya apakah targetnya yang tidak realistis, atau effort-nya yang low battery?" kata Willgo.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio juga memberikan catatan realisasi PNBP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Primus juga mengatakan, anggaran besar untuk KKP tahun 2015 dan 2016 tidak memberikan hasil yang memuaskan, khususnya dari indikator realisasi PNBP. "Pemerintah baru (Susi), jangankan mencapai target. Menyamai 2012,2013, 2014 saja tidak," kata Primus.

Target PNBP KKP 2012 dipatok sebesar Rp 150 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 215,48 miliar (143,66 persen). Sementara itu, PNBP KKP 2013 dan 2014 masing-masing Rp 250 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 227,56 miliar (91,02 persen) untuk tahun 2013 dan mencapai Rp 214,44 miliar (85,78 persen) untuk tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulfikar M Mochtar mengatakan, memang realisasi PNBP 2015 hanya Rp 77,47 miliar atau sebesar 13,39 dari target sebesar Rp 578,79 miliar. "Tahun 2015 itu terjadi penurunan drastis, akibat moratorium perizinan kapal. Moratorium ini dilakukan karena terjadinya IUU fishing," ungkap Zulfikar.

Akan tetapi, lanjutnya, realisasi PNBP KKP sudah naik tahun ini. Hingga 30Juni 2016, realisasi PNBP KKP sudah mencapai Rp 168,55 miliar atau sebesar 24,32 persen dari target sebesar Rp 693 miliar. "Sampai Juni 2016 realisasinya sudah naik dua kali lipat dari realisasi setahun 2015," pungkas Zulfikar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Mandiri Imbau Nasabah Hati-hati Terhadap Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

Bank Mandiri Imbau Nasabah Hati-hati Terhadap Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

Whats New
IHSG Turun Tipis di Awal Sesi, Rupiah Dekati Level Rp 16.000

IHSG Turun Tipis di Awal Sesi, Rupiah Dekati Level Rp 16.000

Whats New
Berapa Denda Telat Bayar Listrik? Ini Daftarnya

Berapa Denda Telat Bayar Listrik? Ini Daftarnya

Whats New
Detail Harga Emas Antam Senin 6 Mei 2024, Turun Rp 3.000

Detail Harga Emas Antam Senin 6 Mei 2024, Turun Rp 3.000

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 6 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 6 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Bappeda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Bappeda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Transfer Pengetahuan dari Merger TikTok Shop dan Tokopedia Bisa Percepat Digitalisasi UMKM

Transfer Pengetahuan dari Merger TikTok Shop dan Tokopedia Bisa Percepat Digitalisasi UMKM

Whats New
Harga Bahan Pokok Senin 6 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Senin 6 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
IHSG Diperkirakan Melaju, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Melaju, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Kesenjangan Konsumsi Pangan dan Program Makan Siang Gratis

Kesenjangan Konsumsi Pangan dan Program Makan Siang Gratis

Whats New
Lowongan Kerja Anak Usaha Pertamina untuk S1 Semua Jurusan, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Anak Usaha Pertamina untuk S1 Semua Jurusan, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Erick Thohir: 82 Proyek Strategis BUMN Rampung, tapi Satu Proyek Sulit Diselesaikan

Erick Thohir: 82 Proyek Strategis BUMN Rampung, tapi Satu Proyek Sulit Diselesaikan

Whats New
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India

Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India

Whats New
BTN Konsisten Dongkrak Inklusi Keuangan lewat Menabung

BTN Konsisten Dongkrak Inklusi Keuangan lewat Menabung

Whats New
[POPULER MONEY] HET Beras Bulog Naik | Kereta Tanpa Rel dan Taksi Terbang Bakal Diuji Coba di IKN

[POPULER MONEY] HET Beras Bulog Naik | Kereta Tanpa Rel dan Taksi Terbang Bakal Diuji Coba di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com