Warga Venezuela Menangis Saat Lihat Makanan

CARACAS, KOMPAS.com - Sungguh malang nasib warga Venezuela. Mereka kini harus menyeberang ke negara tetangga, Kolombia, hanya untuk mencari dan membeli bahan-bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Wanita hamil, anak-anak, dan bahkan manula berduyun-duyun menuju Kolombia setelah perbatasan kembali dibuka sementara.

Mereka pun menangis saat melihat rak-rak supermarket penuh dengan bahan pangan dan barang kebutuhan sehari-hari, pemandangan yang kini tak bisa mereka saksikan di negaranya.

Mereka membeli bahan-bahan pangan pokok dan perlengkapan sanitasi yang merupakan barang langka di Venezuela saat ini.

Sudah berpekan-pekan warga Venezuela tidak bisa membeli bahan pokok seperti susu, tepung, dan kertas tisu toilet.

Hal ini tentu menyedihkan, namun nyatanya merupakan pemandangan sehari-hari di Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Pejabat Kolombia mengestimasi setidaknya 100.000 warga Venezuela melintas perbatasan hanya untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Venezuela diprediksi akan tenggelam lebih dalam tahun ini.

IMF memproyeksikan ekonomi Venezuela akan merosot 10 persen tahun ini, lebih buruk dari prediksi sebelumnya 8 persen. Adapun inflasi Venezuela diprediksi menembus angka 700 persen pada tahun 2016.

Angka yang fantastis tersebut merupakan koreksi dari estimasi sebelumnya yang mencapai sekitar 480 persen.

"Kondisi ekonomi Venezuela terus memburuk. Estimasi pertumbuhan ekonomi dan inflasinya adalah yang terburuk di dunia," kata Alejandro Werner, kepala ekonom Amerika Latin di IMF.

Angka-angka ekonomi tersebut hanya pucuk gunung es. Venezuela juga kini terperosok ke jurang krisis kemanusiaan.

Warga bertahan hidup di rumah sakit minim fasilitas dan banyak pula yang hidup tanpa bahan pangan pokok.

Venezuela tak mampu membayar impor barang karena pemerintah tidak memiliki dana tunai yang bisa digunakan kapan saja.

Ini adalah akibat kesalahan pengelolaan keuangan, belanja yang amat besar untuk program pemerintah yang nyatanya tak berjalan, serta kurangnya investasi di ladang minyak.