Panama Nyatakan Siap Membuka Diri soal Informasi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Panama, yang terkenal sebagai negeri suaka pajak, dalam dua tahun mendatang sudah akan menerapkan keterbukaan informasi, khususnya untuk kepentingan perpajakan.

Panama bersiap menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018 mendatang.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, sikap Panama ini merupakan kemajuan karena sebelumnya negara yang heboh dengan skandal "Panama Paper" itu tidak mau mengikuti ketentuan dalam AEoI.

"Panama sudah setuju untuk ikut di 2018," kata Bambang kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Jadi, itu kemajuan karena pada sebelumnya dia belum ikut," ucap Bambang.

Bambang mengatakan, keterbukaan informasi untuk perpajakan menjadi perhatian Indonesia yang didengungkan dalam pertemuan G-20 di Chengdu, China, pekan lalu.

Dalam pertemuan G-20, Bambang bilang, Indonesia mengusulkan adanya sanksi terhadap negara atau yurisdiksi yang masih enggan menerapkan AEoI pada 2018.

Bambang juga menyampaikan, ada kemungkinan beberapa yurisdiksi yang mencari celah untuk tidak mengikuti ketentuan AEoI.

"Jadi, kita minta G-20 mewaspadai hal ini dan memastikan semua yurisdiksi negara ataupun bukan negara untuk benar-benar bisa diikat dalam ketentuan AEoI," ucap Bambang.

Lebih lanjut, dia bilang, belum diputuskan apa bentuk sanksi terhadap negara atau yurisdiksi yang tidak patuh ketentuan AEoI.

Namun, diperkirakan, sanksi yang bakal dikenakan termasuk blacklist atau sanksi dalam bentuk aliran uang, atau pengakuan terhadap sistem keuangan.

"Terkait sanksinya, nanti dirumuskan OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) dan kemudian diajukan ke G-20 supaya nanti bisa dipatuhi dan diikuti oleh semua negara tanpa terkecuali, termasuk yang kategorinya itu cuma yurisdiksi," pungkas Bambang.