Dunia Usaha Masih Kurang Puas akan Efektivitas Paket Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei internal yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi menunjukkan tingkat kepuasan dunia usaha terhadap efektivitas 12 paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah sejak September 2015 masih di bawah 50 persen.

"Dunia usaha, mereka mengaku masih di bawah 50 persen. Jadi, itu yang perlu diperbaiki," kata Wakil Ketua Pokja III Satgas Raden Pardede ditemui seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Raden mengatakan, sebagai evaluator independen, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Satgas Kebijakan.

Keberadaan Satgas Kebijakan bisa diharapkan mempercepat implementasi paket kebijakan yang masih kurang terasa dampaknya.

"Kelihatannya pemerintah ingin memperbaiki. Dunia usaha melihat seperti ini, pemerintah juga bilang oke. Kami lakukan revisi atau penyesuaian di sana-sini," imbuh Raden.

Meski tak menyebutkan secara spesifik poin apa yang membuat dunia usaha kurang puas, Raden mencontohkan persoalan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kelihatannya di pusat sudah oke. Tetapi, ketika selesai mengurus di pusat, di daerahnya itu kembali dari nol lagi. Mulai dari kecamatan, kabupaten. Ini tidak benar. Seharusnya kalau sudah selesai di pusat, sudah harus ada hubungannya dengan daerah," jelas Raden.

Menurut dia, belum efektifnya paket kebijakan pemerintah diperkirakan akibat sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah belum berjalan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pokja IV Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sampai saat ini sudah ada 106 keluhan masuk terkait paket kebijakan ekonomi.  (Baca: Dua Bulan Dibentuk, Satgas Paket Kebijakan Terima 106 Keluhan)