Ganjar Klarifikasi Pidato Jokowi soal Dana Mengendap di Bank Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi kepada media atas pidato Presiden RI Joko Widodo, terkait dana transfer daerah yang mengendap di bank Jateng sebesar Rp 2,46 triliun.

Jokowi dalam pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyebut, Jawa Tengah menduduki peringkat keenam sebagai pemerintah provinsi yang malas serap anggaran.

Jokowi menyebut, dana yang mengendap di bank daerah mencapai Rp 2,46 triliun.

"Saya bingung, ini angka Rp 2,46 (triliun) ini simpanan apa? Biro keuangan saya lapor, simpanan di bank Jateng itu adalah rekening kas umum daerah (RKUD)," kata Ganjar ditemui di sela-sela Rakornas VII TPID, di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Ganjar mengatakan, simpanan tersebut merupakan kas umum daerah.

Kas umum daerah ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari, misalnya, pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, ada cadangan-cadangan penerimaan yang juga dimasukkan ke RKUD, termasuk transfer daerah.

Meski begitu, angka yang disebutkan Jokowi sebesar Rp 2,46 triliun itu keliru.

Posisi tanggal 4 Agustus 2016, saldo RKUD Jateng sebesar Rp 1,878 triliun, terdiri atas saldo giro di Bank Jateng sebesar Rp 538 miliar, dan deposito di tiga bank dengan total nilai Rp 1,34 triliun.

"Maka saya bilang, angka (Rp 2,46 triliun) itu dari mana ya? Maka tadi saya ketemu Pak Teten, ngobrol-ngobrol, Mas Teten kayaknya ini angka kok beda ya. Coba sampaikan ke Presiden," ucap Ganjar.

"Usul saya, Menkeu, begitu melihat (laporan) seperti itu, direct (langsung) telepon ke Gubernur. Tanya 'Kenapa duitnya ini? Saya minta tolong yang (belanja) ini didorong'. Maka, fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi blakblakan merinci sepuluh pemerintah provinsi yang paling malas serap anggaran karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar.

Kesepuluh pemerintah provinsi tersebut adalah DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun), Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).