Presiden: Pertumbuhan Ekonomi Harus Tinggi dan Inklusif, tetapi Inflasi Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi yang selama ini cenderung hanya menjangkau lapisan atas diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

Hal ini menjadi salah satu pesan yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan peserta Rakornas VII TPID, utamanya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Indeks harga konsumen (inflasi) mutlak dijaga.

"Dijelaskan (tadi) oleh Presiden kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai pengendalian inflasi yang rendah, itu kita merugi," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

"Dan beliau betul-betul menjelaskan bahwa ini harus dicapai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang inklusif, tetapi inflasi yang rendah," ucapnya kemudian.

Agus mengapresiasi, penjelasan yang sangat detil dari Presiden mengenai pentingnya mengendalikan inflasi. Sebab, dalam Rakornas VII TPID tahun ini, ada 263 orang pejabat baru baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota hasil Pilkada Serentak 2015.

"Mereka harus mengetahui pentingnya pengendalian inflasi. Dan Presiden menjelaskan dengan sangat baik dan sangat mendasar," tutur Agus.

Sepanjang 2015 lalu, imbuhnya, inflasi bisa terjaga di level 3,35 persen, atau berada di dalam rentang yang ditargetkan pemerintah 3-5 persen.

Agus mengatakan, ke depan diperlukan koordinasi dari tim pengendalian inflasi, untuk mencapai target inflasi di bawah empat persen di 2016, dan 2,5-4,5 persen di 2018.