Arcandra Dinilai Tak Berpihak pada Pengembangan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar tidak berpihak terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan, serta konservasi energi (EBTKE).

Hal itu dikarenakan Kementerian ESDM berencana memotong anggaran Rp 900 miliar.

Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar dilakukan pada Direktorat Jenderal EBTKE.

Pemotongan anggaran pada Direktorat Jenderal EBTKE tersebut mencakup tiga kegiatan yakni pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialisasi program potong 10 persen, dan Program Indonesia Terang (PIT).

"Pemotongan pada EBTKE ini menunjukkan Menteri ESDM yang baru tidak berpihak dan abai terhadap pengembangan EBTKE," kaya Fabby dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Fabby mengatakan, dikhawatirkan tindakan pemotongan ini akan memberikan sinyal negatif pada investor dan mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah mendorong pengembangan EBT.

Padahal sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), EBT diharapkan mencapai 23 persen dari bauran energi nasional pada 2025.

Adapun porsi EBT dalam baruan energi saat ini baru 5 persen.

"Pemotongan anggaran untuk PIT juga dapat berdampak pada kinerja Kementerian ESDM dan menghambat program prioritas Presiden, dalam hal meningkatkan akses dan pelayanan listrik," imbuh Fabby.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rasio elektrifikasi ditargetkan 96 persen pada 2019.

Penundaan pelaksanaan PIT akan berdampak pada penyediaan listrik di 12.600 desa sasaran PIT.

"Sementara pemotongan anggaran untuk sosialisasi Gerakan Potong 10 Persen dapat menghilangkan momentum penghematan energi yang sedang dibangun ESDM," kata Fabby.