YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memang belum genap dua minggu dilantik sebagai menteri. Namun mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu sudah memiliki gambaran ke arah mana sektor perhubungan akan ia bawa.
"Kami sedang melakukan upaya menggalakkan swastanisasi. Operator (perhubungan), investasi, dan sebagainya," ujar Budi Karya di sela-sela kunjungannya di Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016).
Swastanisasi yang dimaksud Budi bukan mengesampingkan peran BUMN. Namun meningkatkan peranan swasta untuk bersama-sama berkontribusi membangun Indonesia.
Arah baru yang dibawa oleh Budi Karya membuat adanya pendekatan baru dalam memecahkan sejumlah persoalan di sektor perhubungan.
Dalam kasus delay panjang Lion Air beberapa hari lalu misalnya, Budi tidak ingin gegabah menjatuhkan sanksi kepada maskapai swasta tersebut. Padahal masalah delay panjang Lion Air sudah berulang-ulang terjadi.
"Yang saya lakukan adalah sudah memanggil mereka (manajeman Lion Air), kami tanya masalahnya, di internal kami (Kemenhub) ada enggak yang menyulitkan, apa yang mereka janjikan nanti kami ketemu lagi untuk bahas lagi," kata Budi.
Sebagai regulator, Kemenhub akan merangkul para operator perhubungan untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang muncul.
Ia optimistis, bila komunikasi pemerintah berjalan lancar, maka maskapai-maskapai yang kerap bermasalah akan memiliki komitmen yang lebih baik untuk perbaikan layanan.
Kereta Cepat
Selain itu, sentuhan Budi Karya juga kental saat Kemenhub menyatakan akan mengeluarkan semua izin pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung. Padahal, konsorsium KA cepat yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum rampung melakukan pembebasan lahan.
"Saya melihat maknanya saja bahwasanya swasta itu harus didukung. Kalau kami bisa mencari format yang bisa memberikan dorongan kepada swasta, ya kenapa tidak," kata Budi.
"Kalau saya semangat membangun memberikan kesempatan swasta itu bagaimana mencari persamaan jangan mencari perbedaan. Kalau cari perbedaan, enggak jadi-jadi. Enggak bisa menjadi bangsa pemenang (Indonesia)," ucap mantan Dirut AP II itu.