Ini Alasan Gapensi Usulkan Anggaran Kementerian PUPR Tak Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun depan.

Pasalnya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya Kementerian ini dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.

"Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi," ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2016).

Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga termasuk kementerian yang berkinerja baik.

Sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II 2016. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18 persen year on year (yoy) di kuartal II 2016.

Secara kuartalan (quarter to quarter) ekonomi tumbuh 4,02 persen. Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi.

"Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah di sektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18 persen," tandas Andi.

Sebab itu, Gapensi berharap pemerintah menjaga momentum ini dengan tidak lagi memangkas anggaran Kementrian PUPR ke depan.

Pangkas Anggaran

Sebagaimana diketahui, Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2016 melakukan penghematan sekitar Rp 50,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR terkena pemotongan anggaran Rp 8,4 triliun.

Total anggaran Kementerian PUPR di tahun ini mencapai Rp 104,081 triliun. Hingga 7 April 2016, penyerapan anggaran mencapai 9,42 persen, meleset dari target yang sebesar 12 persen.

Penyerapan anggaran terbesar ada di Direktorat Jenderal Bina Marga yang melaksanakan proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar 11,54 persen.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 9,40 persen, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 9,20 persen, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 8,45 persen dan lainnya masih di bawah 6 persen.

Dari pagu anggaran Rp 104,081 triliun 78,05 persen atau Rp 81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal, 19,68 persen atau Rp 20,47 triliun, untuk belanja barang dan sisanya untuk belanja pegawai.

Kebutuhan mendesak TA 2016 yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas nasional, antara lain pembangunan waduk dan bendungan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. 

Serta, pembangunan rumah khusus di Papua dan Papua Barat, dan penanganan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.