Transaksi di Perbatasan Buat Pemerintah Papua Niugini Bingung

BATAM, KOMPAS.com — Pengunaan mata uang untuk transaksi jual beli di daerah-daerah perbatasan suatu negara kerap beragam. Di Papua misalnya, rupiah tidak selalu jadi tuan rumah. Terkadang masyakarat bertransaksi menggunakan mata uang Papua Niugini, yakni kina.

"Saya pernah menemukan kasus di perbatasan Papua. Kurang lebih satu jam dari Jayapura itu ada pasar. Pembelinya banyak dari Papua Niugini, bawa uang mereka, kina," cerita Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah Asosiasi Pedagang Valuta Asing di Batam, Sabtu (13/8/2016).

Ia mengatakan, tidak adanya tempat penukaran valuta asing membuat para pedagang menerima ketika transaksi jual beli dilakukan menggunakan kina.

Kegiatan transaksi tersebut mengundang respons Pemerintah Papua Niugini. Sebab, kina yang digunakan untuk transaksi tidak kembali ke Papua Niugini melalui jalur resmi perbankan. "Pemerintah Papua Niugini sendiri kemudian bertanya-tanya (ke mana uang mereka)," kata Ronald.

Menurut BI, Bank Sentral Papua Niugini menilai, persoalan transaksi di perbatasan Papua merupakan masalah besar. Lantaran kina yang digunakan sebagai alat transaksi tersebut entah ke mana, Bank Sentral Papua Niugini harus kembali mencetak uang yang biasanya tidak murah.

"Biaya pengadaan uang sendiri bukan sesuatu yang murah. Bagi Papua Niugini, ini menimbulkan biaya tambahan bagi bank sentralnya," ucap ia.

Oleh karena itu, Bank Sentral Papua Niugini telah menjalin kerja sama dengan BI agar kina yang digunakan untuk transaksi di perbatasan bisa kembali melalui jalur bank.

Setelah kesepatakan itu, BI mendorong perbankan nasional untuk membuka kantor di daerah perbatasan Papua. Saat ini, salah satu bank pemerintah sudah mendirikan kantor cabang di daerah tersebut sehingga penukaran valuta asing bisa dilakukan.