RAPBN 2017, Perlindungan Sosial Masuk Kebijakan Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp 2.070,5 triliun pada RAPBN 2017.

Anggaran besar itu akan difokuskan untuk sejumlah program, salah satunya peningkatan kualitas perlindungan sosial masyarakat.

"Itu antara lain untuk perluasan sasaran program keluarga harapan," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato RAPBN 2017 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Tidak hanya itu, sejumlah program juga akan ditingkatkan antara lain perbaikan mutu layanan kesehatan, keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.

Sementara itu, di sektor pendidikan, pemerintah akan menyempurnakan bantuan biaya pendidikan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.

Dalam RAPBN 2017, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.310,4 serta alokasi transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 760 triliun.

Dari segi pemasukan, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp 1.737,8 triliun.

Rinciannya target penerimaan pajak Rp 1.495,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 240,4 triliun.

Defisit anggaran pada RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.