Hadapi Tekanan Asing Soal Gambut dan Sawit, Indonesia Perlu Lakukan Hal Ini...

KUCHING, KOMPAS.com - Pemanfaatan lahan gambut dan penanaman sawit di Indonesia terus mendapatkan tekanan dari negara asing, misalnya saja Perancis yang berencana menerapkan pajak sawit. Tekanan lain datang dari pemerintah yang berencana menerapkan moratorium izin lahan sawit.

Bagaimana mengatasi tekanan tersebut?

Abdul Hamid Sepawi, Ketua Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association, mengatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain di Indonesia perlu menciptakan "image" yang bagus mengenai gambut dan sawit.

Di Malaysia, ada dua badan khusus di bawah kementerian khusus yang mengurusi masalah gambut dan sawit sehingga tekanan dari pihak asing bisa diatasi bersama-sama.

"Indonesia harus punya regulatory body dari pemerintah yang mau berjuang bersama dengan para pelaku industri untuk meghadapi tekanan," kata dia, usai sesi konferensi pers di sela acara 15th International Peat Congress di Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (16/8/2016).

Menurut dia, saat ini organisasi yang ada di Indonesia baru asosiasi dari para pelaku industri saja. Tetapi dari sisi pemerintah belum ada. Padahal dua asosiasi itu harus bekerja sama. Di Malaysia ada Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Malaysian Palm Oil Council (MPOC).

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), mengatakan bahwa di Malaysia itu sawit berada di bawah satu komando. Di sisi lain, pemerintah Malaysia sangat perhatian dengan sawit karena industri ini adalah hidup matinya Malaysia.

"Jadi menteri perladangannya satu komando. Lalu di bawah menteri perladangan itu juga ada satu badan yang kuat yakni MPOB. Badan ini merupakan badan setengah pemerintah juga tetapi mereka itu sampai urusan izin itu satu pintu. Sehingga semuanya sinergi," kata Joko.

Menurut Joko, berkaca dari pengalaman Malaysia ini, Indonesia perlu untuk ada satu penetapan secara khusus, misal dalam bentuk regulasi baru. Regulasi baru ini bisa menyebutkan bahwa sawit ini adalah komoditas strategis. Dengan demikian, nantinya semua kementerian akan satu persepsi tentang hal ini.

Saat ini persepsi antarkementerian mengenai sawit terpecah sebab sawit dianggap belum jadi andalan bagi pendapatan negara. Akibatnya, masing-masing kementerian belum solid dan punya agenda masing-masing.

"Gapki secara konsisten mendorong terus agenda menuju hal itu. Kami terus lakukan advokasi ke pemerintah. Potensi sawit itu besar dan harus dilihat skala ekonominya," ujar Joko.

Menurut Joko, saat ini skala ekonomi minyak sawit masih kalah dengan minyak fosil sebab ongkos produksi minyak fosil lebih murah. Joko berharap secara teknologi ada terobosan baru sehingga ongkos produksi minyak sawit setara dengan minyak fosil. Sehingga harga minyak sawit semakin murah.

"Saat ini minyak fosil biaya produksinya setara Rp 3.500 per liter. Sementara sawit sekarang bisa Rp 9.000 per liter ongkos produksinya," kata dia.

Joko menambahkan, Indonesia juga perlu membuat sebuah badan khusus untuk memperkuat riset tentang sawit dan gambut. Sebab saat ini riset tentang komoditas ini masih sangat sedikit di Indonesia, terutama untuk cara pengolahan lahan dan pemanfaatannya.

Tekanan Asing