Investor Swasta Ditawari Kelola 48 Pelabuhan

PALEMBANG, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kesempatan, baik kepada badan usaha milik negara (BUMN) maupun pengusaha pelabuhan swasta untuk mengelola pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhub.

"Kemarin kami baru kira-kira saja berapa yang mau ditawarkan. Masing-masing (wilayah Pelindo) itu sekitar 12 (pelabuhan). Berarti kan ada 48 pelabuhan UPT," kata Budi saat berbincang dengan wartawan di Balai Diklat Penerbangan Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (18/8/2016).

Budi menyadari, tentu saja pelaku usaha swasta mengincar pelabuhan yang memiliki level komersial tinggi. Oleh karena itu, sambungnya, BUMN tetap akan diberikan porsi mayoritas di setiap wilayah Pelindo.

"Sementara ini, saya masih berpikir di setiap pelabuhan itu mayoritas tetap Pelindo. Pemerintah juga enggak mau kalau tiba-tiba swasta menguasai, lalu mempunyai inisiatif yang tidak bisa dikendalikan," kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.

Sebelumnya, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) meminta Kemenhub selaku regulator untuk memberikan kesempatan yang sama bagi BUMN dan swasta agar menghindari monopoli di bidang pengelolaan pelabuhan.

(Baca: Investor Swasta Minta Diberi Kesempatan yang Sama untuk Kelola Pelabuhan)