Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Peran Bank Indonesia dalam Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-tunai

Kompas.com - 19/08/2016, 06:30 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara non-tunai dengan memanfaatkan layanan sistem pembayaran Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Kegiatan tersebut merupakan upaya BI bersinergi dan mendukung pemerintah dalam melakukan transformasi pembayaran penyaluran bantuan sosial yang semula tunai menjadi non-tunai," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo, di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Agus menuturkan, pihaknya sebagai otoritas sistem pembayaran adalah tersedianya regulasi yang dapat mendukung keberlangsungan layanan sistem pembayaran yang memadai agar penyaluran bantuan sosial non-tunai dapat disalurkan secara efektif dan efisien oleh perbankan nasional.

Pihaknya juga menjamin tersedianya model bisnis yang tepat dalam penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, yang terdiri dari empat aspek utama, yaitu registrasi dan pembukaan rekening secara sekaligus (bulk), edukasi dan sosialisasi, serta penyaluran bantuan dan penarikan bantuan oleh penerima bantuan.

"Bank Indonesia mengharapkan agar sinergi antarlintas instansi ini dapat terus berlanjut sehingga dapat mendukung penyaluran bantuan sosial non-tunai melalui sistem pembayaran yang aman, andal, efisien, dan efektif oleh perbankan nasional," tambahnya.

Agus menuturkan, dengan pemberlakuan penyaluran bantuan sosial dengan sistem pembayaran perbankan Himbara menggambarkan potensi besar dari sinergi perbankan Himbara, tercatat sampai Juni 2016 Himbara telah memiliki 114.154 agen Layanan Keuangan Digital (LKD).

"Dengan terciptanya interoperabilitas dan interkoneksi di antara bank penyalur, maka masyarakat akan langsung mendapatkan manfaat kemudahan dan kenyamanan. Masyarakat akan dapat bertransaksi di seluruh ATM, EDC, dan agen LKD/Laku Pandai dari bank Himbara sehingga secara otomatis perluasan akses akan didapatkan oleh masyarakat," pungkas Agus.

Sementara itu, Agus mengingatkan agar pemerintah hati-hari menerapkan program ini, Menurut dia, pemerintah perlu memperketat aturan dalam pemberian kartu pada setiap anggota masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Kompas TV BI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 5,1%

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com