Sri Mulyani: Perusahaan BUMN Kalau Diminta Jadi Agen Pembangunan Malah Balik Minta Suntikan Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi agen pembangunan yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).

Sri Mulyani sangat menyayangkan beberapa perusahaan BUMN justru meminta suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Sayangnya, ketika BUMN itu kita minta sebagai agen pembangunan, malah ujung-ujungnya selalu minta injeksi modal atau PMN," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Ia tidak menyebutkan perusahaan BUMN apa saja yang dimaksud. Sri Mulyani hanya menuturkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung maka keberlangsungan BUMN tersebut akan terancam keropos.

Apalagi menurut Sri Mulyani, jika dilihat dari sisi penerimaan kas negara dari seluruh BUMN, itu tidak sebanding dengan PMN yang sudah dukucurkan.

Menurut dia, hingga akhir 2015, kontribusi BUMN hanya sebesar Rp 202 triliun terhadap anggaran pendapatan belanja negara.

"Mungkin sah-sah saja dana dari BUMN itu tidak masuk ke APBN. Akan tetapi BUMN tersebut harus memiliki earning yang baik dan dikelola juga dengan governance yang baik," tandasnya.

"Yang terjadi selama ini membuat saya sedih, BUMN itu selalu dikelola dengan tidak baik dan malah dijadikan bancakan," pungkas Sri Mulyani.