Hadapi MEA, Kemenkop Gelar Bimbingan Teknis Pendamping Koperasi dan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kementrian Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan bimbingan teknis pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM). Tujuannya, untuk mengetahui kesiapan KUMKM dalam menghadapi zona perdagangan bebas tersebut.

"Kami uji petik di enam provinsi, yakni Bali, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya), dan Kota Batam. Enam lokasi tersebut ditengarai menjadi pusat dan strategis sebagai tujuan wisata dan perdagangan, serta daerah pembatasan, khusus Batam dan Kalimantan Barat," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Yuana menambahkan, dalam kegiatan yang diikuti oleh 100 orang tenaga pendamping tersebut, Kemenkop memberikan pembekalan dari para narasumber yang kompeten untuk meningkatkan daya saing produk dan usaha, serta kompetensi SDM-nya.

Diantaranya, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang standarisasi produk, Garuda Preneur mengenai membuka wawasan tentang MEA dan persaingan global (mindset pengusaha dan e-commerce), dan para narasumber dari pelaku usaha yang memaparkan tentang strategi memasuki pasar ASEAN.

Menurut Yuana, KUMKM harus memiliki implementasi langkah dan progran untuk menghadapi MEA. "Kami bisa melakukan perubahan pola pikir dan sikap untuk bertransformasi agar mampu memasuki ajang MEA," tegasnya.

Menurutnya, ini merupakan program percontohan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana dari APBD. Dari yang 100 orang pendamping ini akan ada pemahaman yang sama bagi pengembangan pasar KUMKM di daerah masing-masing.

"Mereka nantinya akan bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM," imbuhnya.

Yuana menegaskan, untuk mewujudkan kemandirian bisnis bagi KUMKM harus melibatkan banyak pihak. Seperti para ahli dari kalangan akademisi, pengusaha, asosiasi bisnis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendamping.

"Oleh karena itu, kami ingin para tenaga pendamping ini harus distandarisasi dan bersertifikat. Dengan memiliki standar dan sertifikat, tenaga pendamping akan profesional dan percaya diri di kancah MEA", tegas Yuana.

Yuana berharap, usai pembekalan ini para pendamping dapat melaksanakan pendampingan untuk memenuhi harapan para pelaku koperasi dan UMKM di wilayah masing-masing di enam provinsi.

"Kami optimis mereka mampu menjadi pendamping yang profesional untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di daerah masing-masing", pungkas Yuana.