YLKI Setuju Rokok Naik, sebab Petani Tembakau dan Buruh Rokok Lebih Banyak Jadi 'Korban'

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengomentari wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50.000 per bungkus. Menurut dia, jika hal itu terjadi, yang akan menjadi korban justru petani tembakau dan buruh rokok. 

"Petani tembakau lebih banyak jadi korban daripada diuntungkan. Fakta empiriknya, yang selama ini dipinggirkan dan paling buruk haknya adalah para buruh rokok dan petani tembakau. Ini data statistik yang bicara, data negara," jelas Tulus dalam diskusi "Harga Rokok Naik untuk Siapa" di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

Tulus menuturkan alasan mengapa YLKI terus menyerukan program anti rokok dan menyetujui kenaikan harga rokok.  Menurut dia, yang menjadi persoalan adalah terpuruknya petani tembakau dan buruh rokok. Bukan masalah kebijakan di level lokal atau nasional dan juga bukan pada kenaikan tarif cukai. 

"Yang merusak adalah impor tembakau. Bukan aturan level lokal atau nasional tetapi dominannya impor yang membuat rusak. Produksi rokok nasional 299 miliar batang per tahun tapi 60 persen tembakau impor," jelasnya.

Tulus mengatakan, produksi rokok meningkat. Namun di saat yang sama, industri-industri rokok kecil gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan industri rokok besar dengan kekuatan modal dan iklan.

Menurut dia, lonceng 'kematian' buruh rokok adalah karena konversi dari manusia ke mesin serta kebijakan impor tembakau.

"Tragisnya, keuntungannya diperoleh pihak luar negeri. Datangkan tembakau impor, diproduksi di sini, keuntungan diekspor ke luar, lalu 'penyakitnya' ditinggal di sini dan ditanggung BPJS," papar Tulus.

Terkait wacana kenaikan cukai rokok, Tulus menjelaskan, kenaikan cukai rokok tidak dapat dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Sebab sebagai barang kena cukai, rokok bukanlah barang kebutuhan penting seperti halnya sembako.

"Kalau wacana kenaikan cukai sekalipun berapapun persennya itu sama sekali tidak benar kalau mempertimbangkan daya beli konsumen karena rokok tidak bisa dikaitkan dengan daya beli, ini bukan sembako. Ini adalah paradigma sesat pikir," pungkas Tulus.