Merasa Berutang pada Rakyat, Ketua DPR Minta Hal Ini ke Anggota Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin meminta seluruh anggota parlemen untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Ade dalam lokakarya bertajuk 'Development Effectiveness to Implement The SDGs' mengajak partisipan melihat bahwa kini semakin banyak kemiskinan di seluruh dunia.

Menurut Ade, menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan hanya bisa dicapai melalui kerja nyata.

"Untuk itu anggota parlemen harus mampu menjadi aktor utama, untuk menjadi pelaksana pembangunan berkelanjutan. Karena kita (DPR) berhutang pada rakyat kita yang telah memilih kita untuk duduk di parlemen," kata dia di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ade menyadari, sebagian kalangan memilih skeptis dan menilai target SDGs terlalu ambisius. Sebagai informasi, SDGs melingkupi 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator pembangunan.

Target ini lebih banyak dibandingkan target Milenium Development Goals (MDGs) yang hanya delapan tujuan, 21 target serta 48 indikator.

Politisi Golkar itu juga mengatakan, di samping melalui kerja nyata, target pembangunan berkelanjutan itu hanya bisa dicapai jika korupsi benar-benar diberantas.

Atas dasar itu, ia mendorong kerja sama antar instansi dan lembaga internasional untuk memberantas korupsi, yang menurutnya sudah menjadi 'endemik' di Indonesia.

"Anggota parlemen harus memastikan kepentingan rakyat Indonesia bisa terwakili dan terealisasi," ucap Ade.

Dalam kesempatan sama, President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon menambahkan, saat ini seluruh negara di dunia sangat ambisius untuk mencapai target SDGs.

Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan, parlemen bisa menjadi mitra berharga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Fadli menyinggung satu hal, yakni fungsi pengawasan DPR dalam pengelolaan dana pembangunan, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga internasional.

Menurut Fadli, dana pembangunan itu harus dikelola transparan dan akuntabel agar bisa mencapai tujuan SDGs. (Baca: Ini Target-target Pembangunan Dunia yang Belum Bisa Dicapai Indonesia)