Kesedihan Sri Mulyani dan Anggota Dewan yang Merasa Tak Bermanfaat bagi Dapil-nya

JAKARTA, KOMPAS.com — Ruang rapat Komisi XI DPR tiba-tiba saja memanas menjelang akhir rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (31/8/2016) malam.

Sejumlah anggota Komisi XI mencoba memasukkan salah satu poin kesimpulan yang tidak disetujui Sri Mulyani.

Poin kesimpulan itu meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengomunikasikan rencana pembangunan, termasuk proposal dari Pemda, yang merupakan daerah pemilihan dari anggota Komisi XI.

Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan bahwa poin itu sangat penting sehingga para anggota Komisi XI bisa berguna bagi daerah pemilihannya masing-masing.

"Jadi, itu yang saya tadi bilang Bu, (anggota Komisi XI) jangan bawa asumsi melulu ke daerah," ujar Melchias.

Anggota lain Komisi XI, Edison Betaubun, merasa tidak memiliki manfaat untuk daerah pemilihannya (dapil).

Menurut dia, selama ini meski sering membahas anggaran bersama Kemenkeu, dia tidak bisa memperjuangkan pembangunan di dapil-nya.

Seperti diketahui, Komisi XI adalah komisi yang hanya membahas anggaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan moneter. Komisi ini tidak terkait langsung membahas atau mengajukan proyek-proyek pembangunan di daerah.

"Tidak apa manfaatnya kami membentuk Komisi XI kalau tidak ada manfaatnya bagi dapil. Tidak ada yang bisa diperjuangkan untuk itu, padahal kalau ada usulan anggaran ke Kemenkeu," kata Edison.

Dia bercerita bahwa sejak 2009 sampai saat ini, dia sebagai anggota DPR RI Komisi XI yang tidak pernah dipindah-pindah, tetapi belum pernah ada manfaat Kemenkeu sebagai mitra untuk kepentingan dapil-nya.

"Apa yang bisa kami lakukan?" keluh Edison.

Sri Mulyani langsung menanggapi curahan hati para anggota Komisi XI tersebut. Ia mengaku sedih, tetapi bisa memahami keinginan memasukkan poin ke dalam kesimpulan rapat.

"Saya sebetulnya dalam hal ini agak sedih kalau dikatakan tidak ada gunanya bicara tentang asumsi makro dan postur (APBN). Itu gunanya besar sekali Pak Edison," kata Sri.

Menurut dia, jika Indonesia punya APBN yang baik, akan tidak sulit untuk menjelaskan ke dapil. "Tetapi, dalam tujuan bernegara dan kalau sudah di posisi seperti Bapak Ibu sekalian ini, kan kadang-kadang diminta untuk kenegarawanannya," ucap Sri.

"Dalam hal ini memang ada fungsi-fungsi di dalam negara itu, membuat kebijakan, dan keputusan besar itu. Hal ini penting sekali mungkin sedikit frustrasi untuk menjelaskan ke daerah pemilihan," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Setelah itu, perdebatan di ruang rapat Komisi XI terus terjadi. Sri Mulyani tetap menolak poin kesimpulan tersebut lantaran tidak mau jajarannya bersentuhan dengan proyek-proyek di daerah.

Setelah hampir satu jam berdebat, akhirnya Ketua Komisi XI memutuskan untuk tidak memasukkan poin tersebut dalam hasil rapat yang sejatinya membahas mengenai pemangkasan anggaran dan tax amnesty tersebut.