Menteri ESDM Baru Harus Berintegritas dan Bebas Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan,  nenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memiliki integritas dan bebas kepentingan. Hal ini mengingat nenteri ESDM merupakan posisi penting dalam pembangunan dan keberlangsungan sektor energi minyak dan gas di Indonesia.

"Integritas paling penting. Integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai sektor yang menjadi kriteria utama untuk publik," ujar Fabby dalam diskusi 'Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Dia menyebutkan, Menteri ESDM harus berasal dari kalangan profesional yang benar-benar memahami sektor energi dan migas di Indonesia agar tidak salah dalam mengambil kebijakan dan mampu memberikan terobosan baru di bidang energi.

Sementara itu, pakar energi dari Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Zainal Arifin mengatakan, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengangkat menteri ESDM non-partisan.

"Calon yang ada harus dari profesional, terbiasa berkoordinasi. Sebab, kinerja menteri ESDM tidak bisa ditentukan diri sendiri,” paparnya.

Adapun pengusaha migas, Ismail Zulkarnain mengatakan, menteri ESDM sepatutnya memiliki kepemimpinan yang kuat.

"Sektor ini sangat luas bidangnya mulai dari oil, gas, batu bara, air, geotermal. Jadi dibutuhkan sosok yang punya kepemimpinan kuat,” jelasnya.

“Tidak hanya berdialektika. Karena yang dibutuhkan pengusaha itu, keputusan tepat,” tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM pada 16 Agustus 2016 karena polemik kewarganegaraan ganda.

Setelah memberhentikan Archandra Presiden menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pelaksana tugas menteri ESDM sampai diangkatnya Menteri ESDM definitif.